• Breaking News

    Kandasnya Tongkang Muatan Zirkon 2.463 Ton, Menimbulkan Beberapa Pertanyaan


    Beltim, Kejarfakta.com -- Menyikapi Tongkang Zirkon yang kandas di perairan desa baru manggar, milik PT Putra Prima Mineral Mandiri Bangka, yang akan dikirim ke PT Irpan Prima Pratama Kumai beberapa hari lalu, membuat LSM Fakta Kabupaten Beltim angkat bicara.

    Ketua LSM Fakta Kabupaten Beltim, Ade Kelana mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan LSM Fakta Kabupaten Beltim, Zirkon dapat dikirim keluar daerah Babel, Perusahaan ini menggunakan payung hukum apa.

    Menurutnya, jika Perda Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah yang dipakai sebagai acuan, maka perusahaan ini harus memenuhi terlebih dahulu aturan tata cara dan bentuk kerjasama pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah, yang diatur dengan Peraturan Gubernur (pasal 7 ayat 5). Permasalahannya sudah adakah Pergub tentang masalah ini?

    Lalu kata Ade, betulkah perusahaan PT Putra Prima Mineral Mandiri asal Bangka mempunyai izin IUP zirkon atau IUP2 lain yang sesuai dengan aturan. “Sehingga mampu mengirim zirkon sebanyak 2.463 ton, seberapa luas dan berapa lama untuk memproduksi Zirkon sebanyak itu,” tuturnya.

    Kemudian menurut pasal 8 ayat (1) Perda Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah, pemegang IUP yang mengusahakan Mineral ikutan Timah, seharusnya terlebih dahulu setelah dan telah mendapatkan 'competent person Indonesia' (CPI) dan kewajiban-kawajiban lain yang mengikat terlebih dahulu, apabila Perda ini yang diberlakukan.


    Menurut informasi yang didapat dari Kasatpol Airud Beltim,  bahwa semua dokumen pengiriman zirkon ini sudah lengkap tertanggal 24 Januari 2019.

    “Bagaimana mungkin semua dokumen dapat dikeluar pada tanggal yang sama, sementara biasanya untuk menyelesaikan administrasi salah satu dokumen harus menyelesaikan dokumen yang lain terlebih dahulu, yang belum tentu selesai dalam satu hari kerja kecuali ada sesuatu hal yang urgen sekali, hal ini mencurigakan,” ungkap Ade.

    Ia mengatakan, perda tentang pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah baru di undangkan tanggal 23 Januari 2019. Terkesan Perda ini dibuat buru-buru, seolah-olah untuk mengakomodir pengusaha ini, karena terlihat  bagaimana penyelesaian administrasi dokumen yang selesai semua dalam satu hari kerja, sementara Pergub untuk perda ini juga belum tentu ada.

    “Bagaimana pengenaan tarif pajak terhadap mineral Zirkon ini jika Pergub dari Perdanya belum ada,” jelas Ade Kelana.

    Menurutnya, dari sedikit telaah masalah diatas jika ada dokumen yang tidak terpenuhi, patut diduga pengiriman Zirkon ini ilegal.

    “Tentu berefek terhadap penegakan hukum atas pelanggaran aturan, jika hal ini memang terjadi maka diharapkan penegak hukum bergerak cepat untuk menahan tongkang dan muatannya terlebih dahulu dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan masalah ini,” terangnya.

    Reporter : Marsidi
    Editor      : Eko. S

    No comments

    Post Top Ad