• Breaking News

    Selama 2018, Pemerintah Perjelas Status Kepemilikan 180 Ribu Hektar Kawasan Hutan


    Jakarta, Kejarfakta.com - Pemerintah menetapkan hasil inventarisasi dan verifikasi (inver) Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) selama periode 2018 seluas 180 ribu ha, dari 208 ribu ha yang direkomendasikan 14 Gubernur kepada Tim Percepatan PPTKH.

    “Tim Percepatan PPTKH telah melakukan evaluasi atas rekomendasi Gubernur tersebut, dan sekitar 180 ribu hektar dianggap sesuai atau layak untuk dapat dilepaskan dari kawasan hutan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku ketua Tim Percepatan PPTKH saat memimpin Rapat Koordinasi inver PPTKH, Kamis (31/1), di Kantornya.


    Sebagai informasi, target PPTKH tahun 2018 adalah seluas 956 ribu Ha yang tersebar di 26 Provinsi di seluruh Indonesia. Namun hingga 2018 berakhir, baru 14 Provinsi dengan 79 Kabupaten/Kota yang telah mengirimkan pengusulan rekomendasi, dengan luas total 208 ribu Ha. Dari 208 ribu ha tersebut, 203 ribu ha telah dibahas dan 179.116,26 Ha yang disetujui, sedangkan sisanya seluas 24 ribu ha tidak disetujui.

    Variabel-variabel yang digunakan oleh Tim Pelaksana PPTKH untuk menyetujui rekomendasi Gubernur adalah:

    1. Kekompakan Kawasan Hutan
    2. Kondisi Tutupan Hutan.
    3. Tumpang Tindih Perizinan.
    4. Ada Tidaknya Penguasaan Masyarakat.
    5.Posisi Lahan Terhadap Peta Indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).(*)

    No comments

    Post Top Ad