Dinas PPPA Gelar Diskusi Partisipasi Anak Terkait Kebencanaan Bersama

Lamsel, Kejarfakta.com -- Anak yang menjadi penyintas bencana harus didengar dan ditindaklanjuti pendapatnya, karena mereka memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda.

Hal tersebut disampaikan Manager Tanggap Bencana Wahana Visi Indonesia (WVI) Ronny Ichwan dalam paparannya pada Diskusi Partisipasi Anak Terkait Kebencanaan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Lampung Selatan, di GOR Way Handak, Kalianda, Minggu, (17/2/2019).

“Suara anak dan partisipasi anak merupakan salah satu kunci utama dalam sebuah tahapan proses pembangunan pasca bencana tsunami di Lampung Selatan,” ujar pria yang biasa disapa Ronny itu.

Menurut Ronny, dari aspirasi yang didapat menjadi rujukan bagi pemerintah, sebagai salah satu cara mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta masalah paling mendesak melalui perspektif anak.

“Jadi suara anak sangat penting didengar untuk bisa menggali apa yang menjadi kebutuhan mereka,” katanya.

Sementara, Sekretaris Dinas PP-PA Wahyuningsih mewakili Kepala Dinas Rini Ariasih menyatakan mendukung penuh kegiatan itu. Karena menurutnya, dengan adanya forum itu, anak-anak penyintas mempunyai ruang untuk menyampaikan aspirasi dan suara mereka.

Dia juga berharap, melalui kegiatan itu, anak-anak dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan terbuka kepada Pemkab Lampung Selatan.

“Harapannya, aspirasi dari anak-anak ini bisa didengar dan menjadi masukan yang mendukung bagi pembentukan kebijakan pemerintah daerah,” ucapnya.

Ditempat sama, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Lampung Selatan, Supriyanto yang membuka kegiatan itu mengatakan, anak-anak adalah pihak yang paling rentan dalam konteks bencana.

Untuk itu kata dia, mendengar suara anak sangat diperlukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama pasca bencana tsunami yang melanda wilayah Pesisir Pantai Lampung Selatan.

“Semoga apa yang telah disampaikan anak-anak hari ini, bisa menjadi masukan bagi kami untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Bahkan dalam konteks bencana sekalipun,” kata Supriyanto mewakili Plt. Bupati Lampung Selatan.

Sedangkan, dari hasil diskusi itu didapati bahwa, anak-anak telah mendapatkan dukungan psikososial yang cukup dari pemerintah daerah maupun lembaga kemanusiaan. 

Namun, salah satu perwakilan anak penyintas, Riska berharap, pemerintah memiliki sistem peringatan dini agar masyarakat dapat bersiap diri jika ada potensi bencana.

Siswi yang tercatat sebagai pelajar di SMA 1 Kecamatan Rajabasa itu, sempat dinyatakan hilang karena berlari sambil menggendong adiknya menuju hutan saat kejadian tsunami pada 22 Desember tahun lalu.

“Untuk itu, kami mengharapkan adanya sistem peringatan dini yang terpasang di daerah-daerah potensi bencana, sehingga kami bisa bersiap diri jika terjadi bencana,” kata Riska. (Jusman/kmf)