Dinas PPPA Gelar Diskusi Partisipasi Anak Terkait Kebencanaan Bersama
Lamsel, Kejarfakta.com -- Anak yang menjadi penyintas
bencana harus didengar dan ditindaklanjuti pendapatnya, karena mereka memiliki
pengalaman dan kebutuhan yang berbeda.
Hal tersebut disampaikan Manager Tanggap Bencana Wahana Visi
Indonesia (WVI) Ronny Ichwan dalam paparannya pada Diskusi Partisipasi Anak
Terkait Kebencanaan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan yang
digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Lampung
Selatan, di GOR Way Handak, Kalianda, Minggu, (17/2/2019).
“Suara anak dan partisipasi anak merupakan salah satu kunci
utama dalam sebuah tahapan proses pembangunan pasca bencana tsunami di Lampung
Selatan,” ujar pria yang biasa disapa Ronny itu.
Menurut Ronny, dari aspirasi yang didapat menjadi rujukan
bagi pemerintah, sebagai salah satu cara mengidentifikasi dan memahami
kebutuhan serta masalah paling mendesak melalui perspektif anak.
“Jadi suara anak sangat penting didengar untuk bisa menggali
apa yang menjadi kebutuhan mereka,” katanya.
Sementara, Sekretaris Dinas PP-PA Wahyuningsih mewakili
Kepala Dinas Rini Ariasih menyatakan mendukung penuh kegiatan itu. Karena
menurutnya, dengan adanya forum itu, anak-anak penyintas mempunyai ruang untuk
menyampaikan aspirasi dan suara mereka.
Dia juga berharap, melalui kegiatan itu, anak-anak dapat
menyampaikan aspirasi mereka dengan terbuka kepada Pemkab Lampung Selatan.
“Harapannya, aspirasi dari anak-anak ini bisa didengar dan
menjadi masukan yang mendukung bagi pembentukan kebijakan pemerintah daerah,”
ucapnya.
Ditempat sama, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Lampung
Selatan, Supriyanto yang membuka kegiatan itu mengatakan, anak-anak adalah
pihak yang paling rentan dalam konteks bencana.
Untuk itu kata dia, mendengar suara anak sangat diperlukan
untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama pasca bencana
tsunami yang melanda wilayah Pesisir Pantai Lampung Selatan.
“Semoga apa yang telah disampaikan anak-anak hari ini, bisa
menjadi masukan bagi kami untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik.
Bahkan dalam konteks bencana sekalipun,” kata Supriyanto mewakili Plt. Bupati
Lampung Selatan.
Sedangkan, dari hasil diskusi itu didapati bahwa, anak-anak
telah mendapatkan dukungan psikososial yang cukup dari pemerintah daerah maupun
lembaga kemanusiaan.
Namun, salah satu perwakilan anak penyintas, Riska berharap,
pemerintah memiliki sistem peringatan dini agar masyarakat dapat bersiap diri
jika ada potensi bencana.
Siswi yang tercatat sebagai pelajar di SMA 1 Kecamatan
Rajabasa itu, sempat dinyatakan hilang karena berlari sambil menggendong
adiknya menuju hutan saat kejadian tsunami pada 22 Desember tahun lalu.
“Untuk itu, kami mengharapkan adanya sistem peringatan dini
yang terpasang di daerah-daerah potensi bencana, sehingga kami bisa bersiap
diri jika terjadi bencana,” kata Riska. (Jusman/kmf)
No comments