• Breaking News

    Untuk Penerapan Good Governance, Pemkab Lambar Gelar Bimtek penyusunan SOP


    Lampung Barat, Kejarfakta.com - Pemkab Lambar melalui Bagian Organisasi Setdakab Lambar melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Standar Operasional Posedur (SOP) untuk penerapan Good Governance di Ruang Rapat Kagungan, Kamis (28/2).

    Kegiatan ini dibuka oleh Asissten Bidang Administrasi Umum  Ir. Noviardi Kuswan dengan narasumber perwakilan dari Kemeterian PANRB Ari Noviar, S. Kom membahas tentang pemahaman SOP dan penyusunan SOP.

    Kepala Bagian(Kabag) Organisasi Setdakab Pirwan,  SE,MM., memyampaikan bahwa beberapa tujuan dari dilaksanakannya bimtek tersebut adalah agar peserta dapat menyusun sop di unit kerja, menerangkan kejelasan mengenai unit kerja dan proses kerja terkait,  serta eminimalisir kesalahan kerja.


    Sementra itu dalam sambutannya Noviardi menyampaikan bahwa "Birokrasi di Indonesia masih terkesan lambat, berbelit-belit, tidak transparan, biaya mahal dan lain sebagainya, untuk mencapai good governance pemerintah telah menetapkan sebuah kebijakan nasional yaitu reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara," ujarnya.

    Terkait hal tersebut,  seluruh aparatur harus melakukan pembenahan birokrasi secara internal dan melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menjalankan SOP yang meliputi penataan sistem, proses dan prosedur kerja agar menjadi lebih jelas, efektif, efisien, dan terukur pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. dengan adanya standar operasional prosedur akan mewujudkan birokrasi yang profesional, sambungnya.

    Terakhir,  harapannya dengan adanya bimtek ini maka pemahaman yang menyeluruh dalam hal identifikasi, analisis kebutuhan, penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakat, kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan dapat terwujud, tutupnya. (red/Hms).


    No comments

    Post Top Ad