• Breaking News

    60 Persen Rumah di Pekon Gedung Surian tak Layak Huni

    60 Persen Rumah di Pekon Gedung Surian tak Layak Huni

    Lampung Barat, Kejarfakta.com -- Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat (Lambar), dengan 800 jumlah Kepala Keluarga (KK) dan 722 unit rumah tinggal.

    Mirisnya, 60 persen dari 722 unit rumah yang dihuni warga merupakan rumah tidak layak huni. Seperti hanya menggunakan dinding bambu, beratapkan asbes dan berlantai tanah. Warga di pekon itu mayoriyas berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

    Mirisnya lagi, hampir setiap tahun warga pekon Gedung Surian mengajukan proposal baik ke Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Mengharapkan kucuran dana bantuan bedah rumah, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dan kejelasan.

    Sehingga, sejak tahun 2017 peratin dan warga pekon Gedung Surian membuat program Bedah Rumah Layak Huni yang di anggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Dan merencanakan merehab sebanyak enam unit rumah pada tahun 2019.
    Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Nampak Dari Depan

    Terpisah, Perihal Bantuan Rehabilitasi Rumah, Raswan Plt Kepala Dinas Sosial Lampung Barat (Lambar), Selasa (19/03/19) mengatakan,

    "Itu bukan kewenangan kita, semua dari pusat. Anggaran dari pusat, penentuan verifikasi juga dari pusat, kita hanya mengusulkan dan menjalankan," ucapnya.

    "Dana untuk bedah rumah tahun 2019 itu ada 137 rumah, yang setiap rumah dianggarkan sebesar 15 juta. Itu sudah ditentukan dari pusat, kita tinggal menjalankan saja," ungkapnya.

    "Survey penentuan itu dari pusat bukan dari Pemerintah Daerah (Pemda), dan dana juga dari pusat dari daerah tidak ada. Untuk program Dinsos ada beberapa, salah satunya bantuan musibah, bencana, kursi roda dan bantuan lainnya," jelasnya.

    Sementara itu ketua umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Pemuda Karya Mandiri Arhab MS,ketika di minta komentarnya, dirinya berharap agar kedepannya pemerintah daerah agar lebih selektif dalam mengusulkan usulan masyarakat ke pemerintah pusat.

    “ Kita berharap kepada pemerintah daerah khususnya Dinsos Lambar agar lebih selektif dalam menyampaikan usulan masyarakat ke pemerintah pusat, kita dahulukan yang memang membutuhkan, agar jangan sampai ada masyarakat yang sangat membutuhkan tapi belum menerima program tersebut “, ujar Arhab.

    Lebih lanjut Arhap mengatakan, apa lagi menurut informasi kami ketahui bahwa program bedah rumah ini bukan hanya berasal dari kementerian Sosial, tapi ada juga yang berasal dari kementerian PUPR, dari dana APBD Kabupaten Lampung Barat dan Baznas Kabupaten Lampung Barat, sehingga peluang bagi masyarakat untuk menerima program ini lebih besar, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Lampung Barat.

    Reporter  :  Ade/Irawan
    Editor      :  Ahsannuri

    No comments

    Post Top Ad