• Breaking News

    Bangun Indonesia dari Pinggiran, Warek Universitas Papua: Sudah Tepat, Tinggal Diperkuat


    Manokwari, Papua Barat, Kejarfakta.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Muhammad Lakotani menjelaskan, sebenarnya masalah anggaran untuk pengembangan kesejahteraan di Papua Barat kini relatif tak lagi jadi soal. Karena dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa lebih, besaran APBD provinsinya kini sekitar Rp 8 triliun, belum ditambah anggaran lain yang totalnya bisa mencapai Rp 20 triliun.

    “Tantangannya adalah bagaimana mengalokasikan anggaran secara tepat,” ungkap Wagub Lakotani, saat berbicara pada Seminar Nasional “Tantangan dan Harapan Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan di Papua”, di Auditorium Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Selasa (12/3/2019).

    Dia mengakui, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat meningkat dari tahun ke tahun. “Tapi itu juga sering jadi tempat kita bersembunyi dan mencari pembenaran, bahwa indeks pembangunan manusia di Papua Barat sudah naik,” tambahnya menegaskan segenap pemangku pembangunan untuk tidak terlena.

    Pembicara lainnya, Wakil Rektor II Universitas Papua Dr Bambang Nugroho MSc menyorot dana otonomi khusus. Dia menilai, pengelolaan dana otonomi khusus memang masih memiliki tantangan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan di bidang pendidikan dan kesehatan.

    Ditegaskan Bambang, saat ini dibutuhkan proses percepatan mengejar pemajuan pembangunan timur Indonesia. “Membangun NKRI dari pinggiran, posisi Papua Barat ada di pinggiran. Dibutuhkan akselerasi untuk bisa sejajar dengan wilayah Indonesia bagian barat.”

    Jika ukurannya adalah tepatnya langkah yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, lugas dia, maka langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi menunjukkan arah yang sudah tepat.

    "Dan perlu diperkuat untuk menyempurnakan pelaksanaannya di lapangan. Ia (Jokowi) menyinkronkan agenda dalam Nawacita, membangun dari pinggiran, dengan memberikan instrumen yang tepat melalui Inpres 9/2017," Bambang menggarisbawahi penerbitan Inpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat sebagai komitmen keberpihakan Presiden atas kekhususan dua provinsi tersebut.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Selasa siang, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani hadir sebagai pembicara kunci, bersama Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brigjen (Pol) Rudolf Albert Rodja, dan Wagub Papua Barat M Lakotani. [red/rls/Muzzamil]

    No comments

    Post Top Ad