• Breaking News

    Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah Pesibar Digelar


    Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah Pesibar Digelar

    Pesisir Barat, Kejarfakta.com --  Acara Bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah, di sekretariat PKK Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Rabu (20/3/19).

    Sambutan Bupati Drs.Agus Istiqlal, yang disampaikan oleh Pj.Sekda Ir.N.Lingga Kusuma  menyampaikan, dalam rangka mencapai salah satu tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka aparatur Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pesibar sebagai unsur utama sumber daya manusia, yang mempunyai peran sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan pesibar.
    Dengan terbitnya UU nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang- undangan  didasarkan pada pemikiran, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

    Sekda menegaskan tujuan dari kegiatan yaitu, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam teknis penyusunan produk hukum daerah,  sehingga proses penyusunan produk hukum daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam UU No 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) nomor 120 tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015,l tentang pembentukan produk hukum daerah, sehingga penyusunan produk hukum daerah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

    Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah Pesibar Digelar

    “Dengan demikian produk hukum daerah sebagai regulasi, yang digunakan sebagai dasar hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten pesisir barat,” kata Sekda.

    Lebih Lanjut dikatakannya, untuk di ketahui bimbingan teknis ini, diselenggarakan dengan latar belakang pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintahan Pesibar, dalam menyusun produk hukum daerah, seperti peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati yang dilandasi dengan kebutuhan2an, yang realistis masih kurang memadai.

    Sekda berharap, dengan diadakannya bimbingan teknis ini dapat meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten pesisir barat dalam menyusun ketentuan2an hukum yang baik, representatif dan akurat serta memberikan dampak yang positif terhadap perbaikan kualitas produk hukum daerah.

    “Jangan sampai ada produk hukum kabupaten pesisir barat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang2an yang berlaku,” ujarnya.

    Turut hadir acara tersebut Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi  Lampung Sulistiyowati.SH, Kasubbag Kebijakan Daerah Wilayah ll  Biro Hukum Setdaprov, Lampung Romi Darma,SH.,MH.dan kepala OPD (Red/Humas KPB)

    No comments

    Post Top Ad