DR. Fauzi, Buka Workshop Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa

Wakil Bupati Pringsewu, DR. H. Fauzi.

Pringsewu, Kejarfakta.com -- Wakil Bupati Pringsewu DR. H. Fauzi, membuka workshop keterbukaan informasi pembangunan desa 2019 di Ballroom Hotel Urbanstyle by Frontone, Pringsewu, Rabu (6/3/2019).

Kegiatan ini diikuti 252 peserta dari para penggiat desa, tokoh masyarakat dan para legal se-Kabupaten Pringsewu, menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Komisi Informasi Pusat.

Wakil Bupati Pringsewu DR. H. Fauzi, dalam sambutannya sangat mendukung dan mengapresiasi penyelenggara workshop tersebut dalam rangka mengawal implementasi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.

"Sebagaimana diketahui bahwa desa telah menjadi subjek pembangunan dengan berbagai sumber pendapatan yang sangat besar yang salah satunya adalah dari dana desa yang bersumber dari APBN, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan," katanya.

Dikatakan wabup, Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam mengawal implementasi UU Desa yang transparan telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan membuat surat edaran tentang keterbukaan informasi publik terkait pembangunan di pekon, dengan harapan masyarakat dapat mengetahui adanya program pembangunan di pekon, sehingga dapat berpartisipasi dan mengawasi proses pembangunan di pekon  agar pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

"Kabupaten Pringsewu saat ini merupakan satu-satunya kabupaten  di Provinsi Lampung yang sudah menggunakan sistem Siskeudes dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan wabup, Kabupaten Pringsewu juga sudah mulai melibatkan anak-anak dalam kegiatan musrenbang, dengan harapan program-program pembangunan akan juga  memperhatikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan anak-anak.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, PDT dan Transmigrasi RI Taufik Madjid, S.Sos., M.Si., yang diwakili Kasubdit Perencanaan Pembangunan Partisipatif  Kemendes, PDT dan Transmigrasi RI Dr.H.Yusra, M.Pd. mengatakan tujuan digelarnya workshop ini adalah dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat desa dalam pembangunan desa, termasuk proses pembangunan dan pengawasannya.

"Pada tahun ini pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp.70 triliyun, sehingga sejak awal digelontorkan hingga sekarang dana desa yang disalurkan mencapai Rp.250 triliyun," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PB NU Bidang Ekonomi H.Umarsyah H.S., S.I.P. mengatakan kegiatan ini sangat baik dalam rangka meningkatkan partisipasi sekaligus dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dikatakannya, pemerintah tentunya sangat membutuhkan support dari masyarakat dalam rangka mensukseskan jalannya roda pembangunan. "Ini juga sesuai dengan salah satu program nawacita yakni membangun dari desa," ujarnya.

Tampak hadir, Kasi Fasilitas Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, PDT dan Transmigrasi RI H.Winarno, serta Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu H.Malian Ayub. (*/Rzl)