DR. Fauzi, Buka Workshop Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa
Wakil Bupati Pringsewu, DR. H. Fauzi.
Pringsewu, Kejarfakta.com -- Wakil Bupati Pringsewu DR. H.
Fauzi, membuka workshop keterbukaan informasi pembangunan desa 2019 di Ballroom
Hotel Urbanstyle by Frontone, Pringsewu, Rabu (6/3/2019).
Kegiatan ini diikuti 252 peserta dari para penggiat desa,
tokoh masyarakat dan para legal se-Kabupaten Pringsewu, menghadirkan narasumber
dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia dan Komisi Informasi Pusat.
Wakil Bupati Pringsewu DR. H. Fauzi, dalam sambutannya
sangat mendukung dan mengapresiasi penyelenggara workshop tersebut dalam rangka
mengawal implementasi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.
"Sebagaimana diketahui bahwa desa telah menjadi subjek
pembangunan dengan berbagai sumber pendapatan yang sangat besar yang salah
satunya adalah dari dana desa yang bersumber dari APBN, dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, memajukan perekonomian
desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat
desa sebagai subjek pembangunan," katanya.
Dikatakan wabup, Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam
mengawal implementasi UU Desa yang transparan telah melakukan berbagai upaya,
diantaranya dengan membuat surat edaran tentang keterbukaan informasi publik
terkait pembangunan di pekon, dengan harapan masyarakat dapat mengetahui adanya
program pembangunan di pekon, sehingga dapat berpartisipasi dan mengawasi
proses pembangunan di pekon agar pembangunan dapat berjalan sesuai aturan
dan tepat sasaran.
"Kabupaten Pringsewu saat ini merupakan satu-satunya
kabupaten di Provinsi Lampung yang sudah menggunakan sistem Siskeudes
dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa," ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan wabup, Kabupaten Pringsewu juga
sudah mulai melibatkan anak-anak dalam kegiatan musrenbang, dengan harapan
program-program pembangunan akan juga memperhatikan apa yang menjadi
keinginan dan kebutuhan anak-anak.
Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kemendes, PDT dan Transmigrasi RI Taufik Madjid, S.Sos., M.Si., yang diwakili
Kasubdit Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kemendes, PDT dan
Transmigrasi RI Dr.H.Yusra, M.Pd. mengatakan tujuan digelarnya workshop ini
adalah dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat desa dalam pembangunan
desa, termasuk proses pembangunan dan pengawasannya.
"Pada tahun ini pemerintah menggelontorkan dana desa
sebesar Rp.70 triliyun, sehingga sejak awal digelontorkan hingga sekarang dana
desa yang disalurkan mencapai Rp.250 triliyun," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua PB NU Bidang Ekonomi H.Umarsyah H.S.,
S.I.P. mengatakan kegiatan ini sangat baik dalam rangka meningkatkan
partisipasi sekaligus dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dikatakannya,
pemerintah tentunya sangat membutuhkan support dari masyarakat dalam rangka
mensukseskan jalannya roda pembangunan. "Ini juga sesuai dengan salah satu
program nawacita yakni membangun dari desa," ujarnya.
Tampak hadir, Kasi Fasilitas Ditjen Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, PDT dan Transmigrasi RI H.Winarno, serta
Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu H.Malian Ayub. (*/Rzl)
No comments