• Breaking News

    Jaleswari: Inpres 9/2017, Instrumen Kolaborasi Membangun Tanah Papua


    Manokwari, Papua Barat, Kejarfakta.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pembangunan di Papua tak perlu dipertanyakan. Kalau Papua diperlakukan sama, akan makin tertinggal dari wilayah lain. Secara khusus, Presiden menerbitkan Inpres 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

    "Apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan tanggung jawab politik mewujudkan keadilan sosial terutama di tanah Papua," kata Jaleswari, berbicara pada Seminar Nasional “Tantangan dan Harapan Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan di Papua”, di Auditorium Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Selasa (12/3/2019).

    Sebagai pemimpin, ujar dia, Presiden Jokowi mengemban tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di Papua.

    "Tanggung jawab itu, ditunjukkannya dalam komitmen yang sangat tinggi terhadap pengembangan dan penyetaraan Papua. Inpres itu menjadi instrumen dan pintu masuk menangani Papua secara bermartabat," jelasnya, dalam keterangan tertulis yang dikirim ke redaksi, Selasa siang.

    Melalui Inpres tersebut, pengamat militer ini menambahkan, Jokowi memerintahkan untuk menggunakan pendekatan kolaborasi antara banyak pihak, bukan sekadar seremoni atau partisipasi yang biasa.

    Dengan adanya Inpres tersebut, imbuh dia, percepatan pembangunan Papua “dikeroyok” bersama-sama dengan melibatkan 27 kementerian/lembaga (K/L) dan 2 pemerintah provinsi. Dari sisi keterlibatan, Inpres ini merupakan salah satu yang terbanyak melibatkan K/L guna bersinergi dan berkolaborasi.

    Mengelola dan memajukan Papua, sebut dia, tak bisa dilakukan terpisah. “Harus holistik. Harus memperhatikan budaya warga Papua yang juga berbeda-beda, menggunakan pendekatan dari bawah ke atas."

    Ia menambahkan, mengapa kampus dipilih sebagai tempat mendiskusikan Papua. "Karena kampus mewakili masyarakat terdidik yang obyektif dan rasional, sehingga kita bisa membicarakan dengan tanpa prasangka dan kepentingan tertentu," jelas Jaleswari, di hadapan peserta, juga Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brigjen (Pol) Rudolf Albert Rodja, dan Wagub Papua Barat M Lakotani, para pembicara kunci lainnya. [red/rls/Muzzamil]

    No comments

    Post Top Ad