• Breaking News

    Pemprov dan Polda Babel Sosialisasikan Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif

    Pemprov dan Polda Babel Sosialisasikan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif 

    Bangka Belitung, Kejarfakta.com -- Wujud Kerjasama Kementerian Pertanian dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Pengendalian Pemotongan sapi betina produktif oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Selasa (19/3/19).

    Kegiatan bertempat di Ballroom Hotel Orion Tanjungpandan Kabupaten Belitung tersebut, dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Juaidi, Sp, MP.

    Dalam sambutannya Juaidi mengatakan,  pengendalian pemotongan hewan bukan berarti kita melarang, akan tetapi di kendalikan dengan tujuannya untuk peningkatan ketahanan pangan, sebab jika pangan tidak mencukupi maka otomatis akan menggangu stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, maka harus kita kawal sama-sama.

    "Saat ini baru tingkat sosialisasi Pengendalian Pemotongan sapi betina produktif  tahap berikutnya adalah pengawasan, Terkait pelanggaran yang dilakukan masyarakat kita upayakan pencegahan, jika masyarakat memang sedang membutuhkan uang sehingga arus memotong sapi, maka pemerintah akan membelinya dengan harga yang di sepakati ," kata Juaidi.

    Kasubdit Bhabinkamtibmas Direktorat Binmas Polda Babel AKBP Norul Hidayat, S.IK menyampaikan, Polda Babel akan mendukung penuh kegiatan ini dengan segenap kekuatan yang ada sampai di tingkat desa melalui personil bhabinkamtibmas jajaran Polda Kep Babel, yang ada di kelurahan dan Desa se Provinsi Bangka Belitung.


    Pemprov dan Polda Babel Sosialisasikan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif 

    Mengingat pelarangan penyembelihan sapi betina produktif telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan pasal 18 ayat (4), dimana disebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.

    "Untuk tindakan di lapangan, kita lakukan sosialiasi, pengawasan dan pembinaan, sedangkan terhadap pelanggaran yang ditemukan akan dilakukan penegakkan hukum sesuai pasal 86 UU. 41 tahun 2014 dengan melihat karakteristik masyarakat yang dihadapi, sehingga masyarakat merasa terbina dan terayomi dengan adanya Polri dan Dinas Peternakan," jelas Norul Hidayat.

    Dikatakan Norul Hidayat,  Polri akan selalu mengedepankan langkah persuasif dengan himbauan pada tahap awal  lanjutnya Norul Hidayat menambahkan, Para bhabinkamtibmas nantinya akan menghimbau ke UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang ada di wilayah Provinsi Babel, Namun apabila pengelola RPH masih tetap tidak  patuh, maka langkah pidana bisa dilakukan oleh Kepolisian setempat.

    "Kalau seandainya terjadi pelanggaran, dari Polri akan melakukan penindakan, hal ini untuk memberikan efek jera pada pelaku pemotongan betina produktif ," ungkapnya.

    Reporter  :  Marsidi 
    Editor      :  Ahsannuri

    No comments

    Post Top Ad