• Breaking News

    Pertahankan Kekhususan dan Ubah Cara Pandang Rakyat Papua


    Manokwari, Papua Barat, Kejarfakta.com -- Kesejahteraan warga Papua masih menjadi tantangan besar, karena keunikan wilayah geografisnya, latar belakang masyarakatnya, kondisi alamnya, dan faktor yang saling berkombinasi.

    Pemerintahan Jokowi-JK secara jelas menegaskan keberpihakannya kepada masyarakat Papua di 2 provinsi, Papua dan Papua Barat, melalui jalan kolaborasi --tidak sekadar partisipasi-- dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Bumi Cendrawasih itu.

    Demikian terungkap dalam Seminar Nasional “Tantangan dan Harapan Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan di Papua”, di Auditorium Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Selasa (12/3/2019).

    Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Selasa siang, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani hadir sebagai pembicara, bersama Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brigjen (Pol) Rudolf Albert Rodja, dan Wagub Papua Barat M Lakotani.

    Kapolda Papua Barat memberikan gambaran umum sangat amannya kondisi kamtibmas di Papua Barat. “Setiap hari gangguan kamtibmas di seluruh wilayah Papua Barat ini rerata hanya sekitar 8 kasus per hari. Sudah termasuk kecelakaan lalu lintas, KDRT, kriminalitas, atau narkoba," beber dia.

    "Bandingkan dengan Polsek Kebayoran Baru di Jakarta, misalnya. Kasus gangguannya dalam satu Polsek bisa puluhan hanya dalam hitungan kurang dari 3 jam. Jadi, dalam hal kamtibmas, Papua Barat ini adem ayem dan kondusif. Sangat aman,” ucap dia lagi menekankan.

    Yang juga diperlukan dalam pembangunan di Papua, imbuhnya, yakni bagaimana pemimpin di level manapun berani mengajak masyarakat mengubah cara pandang atau mindset mereka. “Saya suka geregetan. Papua Barat punya Raja Ampat, tapi dive masternya belum ada yang berasal Papua. Kita harus mengubah mindset anak-anak muda Papua, bagaimana mereka berani menjadi bos bagi diri sendiri,” ujarnya.

    Sementara, Pangdam Mayjen Joppye mencontohkan dengan bercerita, dalam proses rekrutmen prajurit misal, dimana dibutuhkan perlakuan dan prasyarat khusus supaya anak-anak Papua bisa lolos. “Kalau tidak, tidak akan ada yang lulus seleksi,” paparnya.

    Makanya, meski ia bertanggung jawab terhadap soal pertahanan negara di sana, diakui, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan menjadi kendala utama untuk membangun dan mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua Barat. [red/rls/Muzzamil]

    No comments

    Post Top Ad