• Breaking News

    Wahidin Minta DRPD Tubaba Perjuangkan Keluhan Rakyat

    Wahidin Minta DRPD Tubaba Perjuangkan Keluhan Rakyat

    Tulang Bawang Barat, Kejarfakta.com -- Terkait tak kunjung keluarnya sertifikat tanah yang berjumlah 108 buku, yang diajukan warga melalui salah satu program Badan Pertanahan Nasional  (BPN) selama  10 tahun di Tiyuh  (Desa) Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang(Tubaba), dengan bayaran Rp750 ribu perwarga yang diminta Langsung oleh Kepala Desa setempat Samidi bersama jajaran Perangkat Desa Tirta Kencana.  

    Warga desa tersebut meminta kepada pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum KOmunikasi Pemberantas Korupsi (FKPK), untuk menyampaikan keluhan warga tersebut kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tubaba.

    Keluhan itu disampaikan warga kepada salah seorang pendiri FKPK Wahidin, yang merupakan salah satu juga Tokoh Masyarakat Tubaba.

    “Masyarakat meminta kepada saya, agar mnyampaikan keluhan mereka ke DPRD tubaba atas tidak keluar sertifikat selama 10 tahun ini,” kata Wahidin.

    Selain itu kata Wahidin, masyarakat juga berharap masalah tersebut selain di tindak lanjuti DPRD, wagra juga meminta ditindaklanjuti ke pihak penegak hukum.

    “Mereka juga minta saya menyampa kan masalah ini ke penegak hokum karena, mereka merasa di bohongi,” ujarnya. 

    Menurut  Wahidi sebagai masyarakat yang peduli dirinya meminta pihak DPRD Tubaba untuk memperjuangkan serta menindak lanjuti keluhan masyarakat terasebut.

    “Untuk para anggota DPRD yang pedulu tolong dibantu  bagai mana caranya sertifikat mereka bisa keluar karna, mereka tidak tau lagi mereka harus meminta bantuan kepada siapa masyarakat sangat membutuhkan sertifikat tersebut, sementara sudah mengeluarkan uang untuk bayaran sertifikat,” ucap nya

    Wahidin juga pernah menanyakan hal tersebut kepada Kades Tirta Kencana namun hasilnya nihil sebab kades yang telah menjabat selama dua priode itu, seakan tidak terlalu menghiraukan keluhan warganya tesebut. 

    Ditambahkannya, Samidi pernah berkata dan membenarkan soal masalah itu dan alasannya bendahara yang mengelola progam itu telah pension sementara dana telah di setor sebesar RP 500 per sertifikat dengan jumlah sertifikat 108 buku sertifikat.

    “Kalau DPRD tidak perduli, maka  ini sulit masyarakat akan mendapatkan hak mereka karena kepalou tiuh tirta kencana sebentar lagi habis masa jabatannya,” ungkap Wahidin.

    “Saya beberapakali menyampaikan keluhan masyarakat kepada Samidi sebagai kades Tirta Kencana, namun masih belum di tindak lanjuti, seakan akan pak Samidi  tidak menghiraukan keluhan masyarakatnya, mengenai hak mereka untuk mendapatkan seetipikat itu bahkan ketika saya datang ke kantor tidak ketemu saya telpon kades dan sekdes tidak di angkat,” jelas Wahidin.

    Reporer     :   A. Terpilih 
    Reporter    :   Ahsannuri

    No comments

    Post Top Ad