Palembang-Bengkulu Akan Tembus 4 Jam, Pembangunan Tol Simpang Indralaya-Muara
Muara Enim, Kejarfakta.com -- Pembangunan Jalan Tol Trans
Sumatera tak hanya dilakukan pada koridor utama saja dari Bakaheuni-Aceh
sepanjang 2.062 kilometer (Km). Pemerintah juga membangun Sirip Tol Trans
Sumatra yang terdiri dari tiga koridor yakni Medan-Tebing Tinggi-Sibolga,
Padang-Pekanbaru-Dumai dan Palembang-Sp. Indralaya-Bengkulu sepanjang total 890
Km.
“Berfungsinya jalan tol Bakaheuni-Palembang (350 Km) pada
Juni 2019 mendatang akan lebih optimal apabila sirip jalan tol-nya yakni Ruas
Palembang-Bengkulu (351 Km) juga dibangun,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada acara Penandatanganan
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan Pencanangan Pembangunan kedua ruas
tol tersebut, di Muara Enim, Selasa (9/4/19).
Bulan lalu, jelas Menteri PUPR, sudah dimulai pembangunan
Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu, hari ini Simpang Indralaya-Muara Enim (119 Km)
dan Muara Enim-Lubuk Linggau (114,5 Km).
Acara pencanangan dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi, Anggota DPR RI Wahyu Senjaya, Gubernur Sumatra Selatan Herman
Deru, Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Direktur Utama PT. Hutama Karya Bintang
Perbowo, dan perwakilan Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan.
Dalam sambutannya, Menteri Basuki mendorong Pemerintah
Daerah yang dilintasi tol untuk mulai pembangunan jalan akses menuju kawasan
industri dan wisata. Salah satu contohnya adalah pengembangan kawasan industri
di Kabupaten Ngawi dan Nganjuk setelah beroperasinya tol Trans Jawa.
“Perusahaan di Karawang, vendornya tidak perlu pindah ke
Karawang tetapi bisa tetap di daerah karena dengan adanya jalan tol, waktu
tempuh dan biaya lebih pasti. Pembangunan jalan tol merupakan salah satu proyek
strategis nasional untuk membantu Pemerintah Daerah mewujudkan kesejahteraan
masyarakat di daerah. Bukan kami (Pemerintah Pusat) yang minta didukung, namun
kami yang membantu kerja Pemda,” terang Menteri Basuki.
Kecepatan penyelesaian pembangunan tol juga membutuhkan
peran Pemda dalam melakukan pembebasan lahan. Menteri Basuki menyebut Tol
Bakaheuni-Lampung dan Aceh-Sigli menjadi contoh kecepatan pembebasan lahan.
“Sekarang ganti untung, tentu ada pernak-perniknya sebagai tantangan dalam
pembebasan lahan,” jelasnya.
Pemerintah juga serius untuk memperluas manfaat tol bagi masyarakat
setempat dengan memberikan porsi lebih besar kepada produk-produk lokal di rest
area jalan tol. Sebelumnya Pemerintah telah menyelesaikan ruas tol
Palembang-Simpang Indralaya (22 Km) dan telah operasional.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit
menyampaikan kedua ruas tol tersebut merupakan bagian dari penugasan Pemerintah
kepada PT. Hutama Karya untuk membangun 24 ruas tol di Sumatra.
Proses pengadaan tanah dijadwalkan dimulai bulan April 2019
dari seksi Simpang Indralaya – Prabumulih. Seksi Simpang Indralaya – Prabumulih
direncanakan dapat beroperasi terlebih dahulu pada bulan Februari 2022,
sedangkan, keseluruhan konstruksi kedua ruas jalan tol tersebut ditargetkan
dapat selesai pada bulan Desember 2022. Jadwal pengoperasian paling lambat 2
bulan setelah selesai pekerjaan konstruksi.
Jalan tol dengan nilai investasi sebesar Rp47,89 Triliun ini
memiliki 6 Simpang Susun, yaitu SS Sp. Indralaya, SS Prabumulih, SS Muara Enim,
SS Lahat/Merapi, SS Musi Rawas, SS Lubuk Linggau.
“Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dilintasi Tol
Pelembang-Bengkulu mulai menyiapkan potensi ekonomi lokal karena kawasan
sekitar simpang susun akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelas
Danang.
Menurut Danang, kehadiran tol yang menghubungkan Palembang-Bengkulu
akan memangkas waktu tempuh Palembang-Muara Enim dari semula 4 jam menjadi
1,5-2 jam. Sementara Palembang-Bengkulu akan dapat ditempuh selama 4 jam.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan keberadaan jalan tol
Simpang Indralaya-Muara Enim-Lubuk Linggau akan lebih membuka potensi ekonomi
perkebunan, pertanian, pertambangan dan pariwisata Sumsel.
“Pembangunan tol ini adalah impian yang menjadi kenyataan.
Hal ini merupakan perhatian Presiden Joko Widodo yang kemudian memerintahkan
Menteri PUPR untuk membangun ruas tol ini. Kehadiran tol akan memperlancar
konektivitas, karena sebelum truk batubara dilarang melintas di jalan umum,
waktu tempuh Palembang-Muara Enim bahkan mencapai 12 jam,” jelas Herman.
Turut hadir Direktur Preservasi Jalan Ditjen Bina Marga
Atyanto Busono, Sekretaris BPJT Abram Elsajaya Barus, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V
Sumsel Babel Syaiful Anwar, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera
VIII Birendrajana dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
(red/BKP Kementerian PUPR)
No comments