• Breaking News

    Zaiful Bokhari Buka Sosialisasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

    Zaiful Bokhari Buka Sosialisasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

    Lampung Timur, Kejarfakta.com  -- “Saya ingin tahun ini pelelangan harus dilakukan secara profesional, jangan bermain main dalam hal ini", ujar Wakil Bupati Lampung Timur, (Lamtim) Zaiful Bokhari saat menyampaikan sambutannya pada acara Sosialisasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, (SPSE) Versi 4.3 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamtim, Kamis (4//4/19). di Aula Utama Setdakab Lamtim.

    Selain Zaiful, hadir pula dalam acara tersebut Iwan Setiawan selaku Training of Trainer dari LKPP, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, Kepala Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Maryono, serta diikuti seluruh Kepala OPD dan Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Camat Se-Lamtim.

    Zaiful sampaikan terimakasihnya kepada narasumber dan berharap, kegiatan tersebut dapat diikuti peserta dengan baik sampai selesai. 

    "Saya ucapkan terimakasih kepada pak Iwan Setiawan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),  yang akan memberikan materi tentunya dengan harapan kepada seluruh peserta termasuk kepada kepala OPD, agar nanti tidak ada yang meninggalkan tempat dan dapat mengikuti acara ini dengan seksama sampai selesai karena aturan ini berbeda dari tahun-tahun yang lalu sehingga  Kepala OPD selaku pengguna anggaran harus bisa memahami aturan yang akan kita laksanakan," jelasnya. 

    Zaiful Bokhari Buka Sosialisasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik

    Dalam kesempatan tersebut, Zaiful juga menekankan kepada seluruh Kepala OPD Dilingkungan Pemkab Lamtim,  untuk dapat melakukan pelelangan secara profesional.

    "Saya akan menekankan  kepada seluruh kepala OPD agar bisa melakukan pelelangan tahun 2019 ini dengan sebaik baiknya dan saya minta ini bisa dilakukan secara profesional, tidak boleh ada arahan dari Bupati, Wakil Bupati ataupun yang lain termasuk kepala OPD untuk menitipkan atau memberikan tekanan misalnya kepada admin atau pokja, kalau sampai ada yang coba-coba maka resiko akan ditanggung oleh kepala OPD," jelasnya.

    Zaiful menegaskan bahwa jangan sampai ada penawaran dibawah 6%, jika ada maka itu artinya terdapat kolusi dalam penawaran tersebut.

    "Tolong dicatat admin karena yang bertanggung jawab adalah pokja dan admin, bahwa tidak ada penawaran dibawah 6 persen karena kalau ada  penawaran dibawah itu dan dimenangkan berarti itu ada permainan, disitu ada kolusi, pokja harus bertanggung jawab atas hal ini karena itu artinya pokja ada permainan dengan Pengguna Anggaran (PA)," ucapnya.

    Sebelum mengakhiri sambutannya, Zaiful berpesan kepada pengguna anggaran untuk dapat menjalankan pelelangan dengan sebaik baiknya. 

    "Oleh karena itu saya berpesan kepada pengguna anggaran agar dapat menjalankan ini dengan sebaik baiknya, dan tidak ada yang namanya fee (biaya lebih) dari setiap pekerjaan, kita tidak ingin bermain main dengan hal itu," ungkapnya. 

    Reporter   :   Syukur
    Editor       :   Ahsannuri 

    No comments

    Post Top Ad