• Breaking News

    Mantan Kades Mada Jaya Pesawaran Miliki Hutang Terhadap Kas Negara










    Mantan Kades Mada Jaya Pesawaran Miliki Hutang  Terhadap Kas Negara

    Pesawaran, Kejarfakta.com -- Mantan Kepala Desa Mada Jaya Fajarudin  tinggalkan hutang pajak yang saat ini belum terselesaikankan dan di pulangkan ke Kas Negara saat ia menjabat dan melenggang bebas.


    Saat dikonfirmasi melalu sambungan telepon Minggu (12/5/2019) bendahara Desa Mada Jaya, Bilal Mengatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Pesawaran yang diserahkan ke Desa Mada Jaya tertanggal 1 Maret 2018, ada dua poin yang harus dilakukan untuk segera memungut dan menyetorkan pajak sebesar Rp46.375.887 ditambah untuk menyetorkan kemahalan pembelian semen sebesar Rp 15.035.887.

    "Jadi total hutang yang harus dibayarkan mantan Kepala Desa lama berjumlah 62.035.887 untuk dikembalikan ke Kas Negara," kata Bilal.

    Dijelaskan dia, menindak lanjuti adanya perintah dari Inspektorat tersebut, sudah menyurati yang bersangkutan Fajarudin agar segera membayarkannya, namun tak ada hasil atau Kejelasan Sampai Saat ini dan dengan ada nya Pajak yang belum di bayar atau di Pulangkan Ke Kas Negara Pada Mantan Kepala Desa Mada Jaya Fajarudin, itu Memang di benarkan.

    "Bahkan Kita sudah pernah menyurati Pak Fajarudin,  tapi tak ada tanggapan, dan saya bersama carik aparat desa setempat juga sudah mendatangi rumahnya dan menagih langsung, tapi tetap tidak ada hasil,  sampai saat ini hutang itu masih belum dibayarkan dan tak ada itikad  baik dari mantan kades itu," ucap bilal.

    Sementara itu,  Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesawaran,  Aseva menjelaskan,  bahwa Terkait LHP yang dilakukan Inspektorat harus segera ditindaklanjuti, lebih dari 60 hari setelah surat tersebut turun maka yang bersangkutan dapat diberi sanksi sesuai Peraturan Pemerintah No12 tahun 2017 pada pasal 27, yakni sanksi administratif.

    "Bahkan jika memang tak ada itikad baik dari yang tertagih sesuai LHP, pihak desa bisa saja  melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH)," tuturnya

    Reporter   :   Deva
    Editor       :   Ahsannuri

    No comments

    Post Top Ad