KEJARFAKTA.COM - Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik bersenjata di Timur Tengah mulai memberikan tekanan hebat pada APBN Indonesia.
Harga minyak jenis Brent dan WTI kini berfluktuasi di angka US$85 hingga US$109 per barel, jauh melampaui asumsi awal pemerintah yang hanya US$70 per barel.
Meski tekanan fiskal menguat, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas: Harga BBM (subsidi maupun nonsubsidi) tidak naik untuk sementara waktu. Keputusan ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, meminta warga untuk tidak panik.
"Pemerintah menjamin ketersediaan stok BBM aman. Kami berharap masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak perlu melakukan panic buying," tegasnya.
Hemat Energi Nasional: ASN WFH Setiap Jumat
Sebagai kompensasi menahan harga BBM, pemerintah memberlakukan kebijakan penghematan energi nasional mulai 1 April 2026. Kebijakan ini akan dievaluasi setiap dua bulan, meliputi:
- WFH bagi ASN: Aparatur Sipil Negara di pusat maupun daerah diwajibkan Work from Home setiap hari Jumat.
- Pembatasan Kendaraan Dinas: Penggunaan mobil dinas dibatasi maksimal 50% (kecuali kendaraan listrik).
- Pangkas Perjalanan Dinas: Anggaran perjalanan dinas dalam negeri dipotong 50% dan luar negeri 70%.
- Sektor Swasta: Perusahaan swasta juga dianjurkan menerapkan pola WFH bagi karyawannya.
Aturan Baru di SPBU: Pembelian BBM Kini Dibatasi!
Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pemerintah kini memberlakukan skema "Pembelian Wajar". Setiap transaksi di SPBU wajib mencatat nomor polisi kendaraan dengan batas volume harian sebagai berikut:
Batasan Solar Per Hari:
- Mobil Pribadi (Roda 4): Maksimal 50 Liter.
- Angkutan Umum (Roda 4): Maksimal 80 Liter.
- Angkutan Umum (Roda 6 atau lebih): Maksimal 200 Liter.
- Ambulans/Damkar/Sampah: Maksimal 50 Liter.
Batasan Pertalite Per Hari:
Maksimal 50 Liter untuk kendaraan roda empat, baik pribadi, umum, maupun pelayanan publik.
Ekonom: Sabar, Ini Ujian Jangka Pendek
Meski kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat bawah, para ekonom mengingatkan bahwa kemampuan APBN memiliki batas. Analis senior Ronny P. Sasmita menilai langkah menahan harga ini kemungkinan hanya bisa bertahan dalam hitungan bulan jika konflik di Timur Tengah (khususnya gangguan di Selat Hormuz) terus berlanjut.
"Secara realistis, jika tekanan eksternal tidak mereda, biaya yang harus ditanggung negara akan semakin mahal," ujarnya.
Pemerintah sendiri mengakui adanya potensi pelebaran defisit APBN, namun saat ini masih tersedia Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai bantalan sementara. Bagi warga Langkat, kombinasi penghematan energi dan pembatasan konsumsi di SPBU menjadi pilihan pahit yang harus dijalani agar harga kebutuhan pokok tidak ikut meroket akibat kenaikan BBM.