Terkait Lonjakan Harga Minyak Dunia, Pemerintah Bakal Berbagi Beban dengan Masyarakat

KEJARFAKTA.COM - Pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jika lonjakan harga minyak dunia terus berlanjut dan mulai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kenaikan harga energi global dinilai berpotensi memperlebar defisit fiskal apabila tidak diimbangi langkah penyesuaian kebijakan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario kenaikan harga minyak dunia. Dalam perhitungan tersebut, jika harga minyak rata-rata mencapai sekitar 92 dollar AS per barel, defisit anggaran berpotensi meningkat signifikan.
“Kalau harga minyak naik ke 92 dollar AS per barel apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam Buka Bersama wartawan di Kementerian Keuangan pada Jumat (6/3/2026).
Meski demikian, pemerintah masih memiliki sejumlah opsi untuk menahan pelebaran defisit agar tetap berada di bawah batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Salah satu langkah yang disiapkan adalah melakukan penyesuaian belanja negara.
Namun, jika tekanan terhadap APBN semakin besar, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk berbagi beban dengan masyarakat melalui penyesuaian harga BBM subsidi.
“Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang,” ujar Purbaya.
Selain opsi penyesuaian harga BBM, pemerintah juga menyiapkan langkah realokasi belanja negara. Program yang dinilai tidak mendesak berpotensi ditunda atau digeser ke tahun berikutnya guna menjaga kesehatan fiskal.
Purbaya menegaskan pemerintah akan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sementara pengeluaran yang tidak terlalu mendukung kebutuhan utama dapat ditunda, seperti pengadaan barang atau proyek tertentu.
Lonjakan harga minyak global sendiri dipicu meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Salah satunya akibat penghentian operasional kilang Ras Tanura milik Saudi Aramco setelah serangan drone di tengah eskalasi konflik Israel–Iran.
