.webp)
KEJARFAKTA.COM – Pengamat militer ternama, Connie Rahakundini Bakrie, mengaku menjadi sasaran serangan digital terkoordinasi setelah melontarkan kritik dan masukan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui unggahan di media sosialnya, Kamis (2/4/2026), Connie mengungkapkan bahwa dirinya mendeteksi adanya "pasukan" digital yang diduga kuat terafiliasi dengan lingkaran Istana. Serangan tersebut muncul masif tak lama setelah ia memberikan koreksi terhadap kebijakan pemerintah.
"Setelah saya koreksi, langsung diserang. Saya sudah deteksi siapa yang menyerang, dan mereka terafiliasi ke Istana. Apakah ini perintah dari Prabowo?" tulis Connie dalam unggahannya yang viral.
Serangan Digital Terorganisir
Connie menjelaskan bahwa serangan yang ia alami bukan sekadar komentar biasa, melainkan operasi digital yang menggunakan akun-akun otomatis atau bot. Ia bahkan menyebut dirinya dilabeli sebagai "profesor hoaks" oleh kelompok tersebut dalam upaya pembunuhan karakter.
Melihat fenomena ini, Connie langsung memberikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang tampuk pimpinan tertinggi (RI 1). Ia mengingatkan bahwa kritik adalah jantung dari sebuah negara demokrasi.
"Jangan sampai ada gerakan No King di Indonesia, Pak. Ini negara demokrasi, bukan kerajaan. Pemimpin yang baik adalah yang mau mendengar koreksi, bukan yang langsung menyerang pengkritik," tegasnya.
Sinyal Menipisnya Toleransi Kritik?
Reaksi publik pun pecah di media sosial. Banyak netizen yang mendukung langkah Connie dan merasa khawatir terhadap iklim kebebasan berpendapat di awal pemerintahan Prabowo. Tagar #NoKing pun mulai bermunculan sebagai bentuk protes terhadap penggunaan buzzer atau robot digital untuk membungkam pengamat.
"Buzzer istana makin ganas. Bukan melayani rakyat, malah ciptakan suasana takut beda pendapat," tulis salah satu netizen dalam diskusinya.
Belum Ada Tanggapan Resmi Istana
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Kepresidenan maupun Presiden Prabowo Subianto belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan serangan digital tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang kekhawatiran kalangan akademisi dan masyarakat sipil mengenai ruang kritik di Indonesia. Banyak pihak menilai, jika praktik serangan terhadap pengkritik terus dibiarkan, hal itu justru akan merusak citra pemerintah dan memicu resistensi yang lebih besar dari masyarakat.