KEJARFAKTA.COM - Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengurangi frekuensi perjalanan ke luar negeri yang dinilai terlalu sering dan berpotensi menguras anggaran negara dalam jumlah besar.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus eks Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.
Dalam pernyataannya, Dino menyebut kritik itu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah dirinya menerima penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden Prabowo.
ia menegaskan bahwa pandangannya juga mewakili suara sebagian masyarakat yang mempertanyakan intensitas kunjungan luar negeri kepala negara.
“Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan keluar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini,” kata Dino, dikutip dari unggahan Instagram, Sabtu (30/5).
Dino yang juga pernah menjabat Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu menilai Prabowo termasuk salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan luar negeri sejak menjabat sebagai presiden.
Ia bahkan menyebut sekitar satu dari enam hari masa kepresidenan Prabowo dihabiskan di luar negeri.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi publik yang kurang baik, terutama terkait efektivitas dan urgensi perjalanan kenegaraan yang dilakukan.
Ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan luar negeri seorang kepala negara.
“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” tegasnya.
Biaya tersebut, lanjut Dino, mencakup berbagai kebutuhan seperti tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, hingga uang harian delegasi.
Ia pun berharap Presiden Prabowo dapat mengevaluasi kembali intensitas perjalanan luar negeri tersebut dan lebih mempertimbangkan aspirasi publik.
Menurutnya, masyarakat kini lebih menuntut kepekaan dan kepatutan dalam penggunaan anggaran negara.
“Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri,” ujarnya.
Dino menambahkan, di tengah kondisi global yang dinamis, masyarakat tidak lagi semata terpukau oleh kemegahan protokoler diplomasi, melainkan lebih fokus pada efektivitas kebijakan dan manfaat langsung bagi negara. (rel/tribun)